PP 61 TAHUN 2009

Kepelabuhanan.

• Ditetapkan: 20 Okt 2009
• Diundangkan: 20 Okt 2009

Relevan terhadapMemutuskan

PP 8 TAHUN 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

• Ditetapkan: 03 Apr 2006
• Diundangkan: 03 Apr 2006

Relevan terhadapPasal 38

UU 24 TAHUN 2000

Perjanjian Internasional

• Ditetapkan: 23 Okt 2000
• Diundangkan: 23 Okt 2000

UU 41 TAHUN 1999

Kehutanan

• Ditetapkan: 30 Sep 1999
• Diundangkan: 30 Sep 1999

Relevan terhadapPasal 12

18/PMK.07/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

• Ditetapkan: 28 Feb 2023
• Diundangkan: 01 Mar 2023

Relevan terhadapPasal 12

197/PMK.07/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

• Ditetapkan: 14 Des 2020
• Diundangkan: 15 Des 2020

Relevan terhadapPasal 3, Pasal 1, dan Pasal 45

48/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

• Ditetapkan: 05 Apr 2019
• Diundangkan: 09 Apr 2019

Relevan terhadapPasal 3, Pasal 1, dan Pasal 45

32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

Relevan terhadapHalaman 38 dan Halaman 73

9/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

• Ditetapkan: 05 Feb 2020
• Diundangkan: 05 Feb 2020

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 45

76/PMK.07/2022

Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

• Ditetapkan: 18 Apr 2022
• Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadapPasal 12