JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 79 hasil yang relevan dengan "pelaporan harta "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
225/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
50/PUU-XIII/2015

Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    116/PMK.05/2020

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas B...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2020
    • Diundangkan: 01 Sep 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    34 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BALAI LELANG | PENERAPAN PRINSIP
      156/PMK.06/2017

      Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

      • Ditetapkan: 06 Nov 2017
      • Diundangkan: 06 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      123/PMK.08/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      236/PMK.05/2016

      Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
      234/PMK.01/2015

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Des 2015
      • Diundangkan: 21 Des 2015

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HARTA | NILAI BUKU
      52/PMK.010/2017

      Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

      • Ditetapkan: 13 Apr 2017
      • Diundangkan: 13 Apr 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      57/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pelaporan pajak...
        • transparansi keuangan...
        • pengelolaan aset negara...
        • kepatuhan perpajakan...
        • audit laporan harta...