JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 642 hasil yang relevan dengan "pelayanan publik dan reformasi birokrasi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
184/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGELOLA FISKAL | PENGELOLAAN DANA
PMK 91 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | PENGAWASAN INTERN
109/PMK.09/2021

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 09 Agu 2021
  • Diundangkan: 10 Agu 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KINERJA DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
PMK 102 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum y...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | LDKPI
143/PMK.01/2019

Organisasi Dari Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | PENYELESAIAN
PMK 92 TAHUN 2025

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | DANA ALOKASI UMUM
PMK 16 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara No...

  • Ditetapkan: 20 Mar 2024
  • Diundangkan: 21 Mar 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPASITAS FISKAL DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 65

Loading...
Quick Look - ??
  • pelayanan publik...
  • reformasi birokrasi...
  • transparansi anggaran...
  • akuntabilitas keuangan...
  • inovasi pelayanan pemerintah...