JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 427 hasil yang relevan dengan "pengukuran hasil program perlindungan sosial "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEGAWAI NEGERI SIPIL | MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PP 11 TAHUN 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 30 Mar 2017
  • Diundangkan: 30 Mar 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATACARA PEMBAYARAN | PENSIUN
229/PMK.05/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | CIPTA KERJA
PP 42 TAHUN 2021

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TATACARA
113/PMK.02/2018

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional

  • Ditetapkan: 10 Sep 2018
  • Diundangkan: 10 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | PENGELOLAAN ASET
PP 53 TAHUN 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

  • Ditetapkan: 07 Des 2018
  • Diundangkan: 10 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | DANA OPERASIONAL
215/PMK.02/2017

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | PINJAMAN
PMK 11 TAHUN 2026

Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Buka...

  • Ditetapkan: 04 Mar 2026
  • Diundangkan: 16 Mar 2026

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 43

Loading...
Quick Look - ??
  • pengukuran dampak program perlindungan sosial...
  • evaluasi efektivitas bantuan sosial...
  • indikator kinerja program perlindungan sosial...
  • analisis biaya-manfaat program penanggulangan kemiskinan...
  • transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan sosial...