JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 140 hasil yang relevan dengan "percepatan pembangunan infrastruktur "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 146 TAHUN 2023

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | ALOKASI DANA
113/PMK.07/2010

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | DIPA
10/PMK.05/2011

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Se...

  • Ditetapkan: 10 Jan 2011
  • Diundangkan: 10 Jan 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PEMERINTAH DAERAH | PROGRAM PEN
105/PMK.07/2020

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 06 Agu 2020
  • Diundangkan: 07 Agu 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | SAHAM PERUSAHAAN
PP 85 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 22 Des 2010
  • Diundangkan: 22 Des 2010
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | DEVISA
PP 36 TAHUN 2023

Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 12 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN | PNPM
27/PMK.05/2010

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (Dipa-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 01 Feb 2010
  • Diundangkan: 01 Feb 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
209/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012

  • Ditetapkan: 12 Des 2011
  • Diundangkan: 12 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DANA ALOKASI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2012
209/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 12 Des 2011
  • Diundangkan: 12 Des 2011

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 14

Loading...
Quick Look - ??
  • percepatan pembangunan infrastruktur...
  • investasi infrastruktur publik...
  • pembiayaan proyek infrastruktur...
  • kebijakan fiskal untuk infrastruktur...
  • kelangkaan anggaran infrastruktur...