JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 170 hasil yang relevan dengan "sanksi administratif pajak "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2023
  • Diundangkan: 06 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | BIDANG PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 15 TAHUN 2022

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 11 Apr 2022
  • Diundangkan: 04 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | PUBLIK
228/PMK.01/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEDOMAN UMUM
12/PMK.02/2022

Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 21 Feb 2022
  • Diundangkan: 22 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PUNGUTAN | OTORITAS JASA KEUANGAN
PP 11 TAHUN 2014

Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

  • Ditetapkan: 12 Feb 2014
  • Diundangkan: 12 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TOKO BEBAS BEA | BIDANG BEA CUKAI
PER-01/BC/2018

Toko Bebas Bea

  • Ditetapkan: 26 Jan 2018
  • Diundangkan: 26 Jan 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG TRANSPORTASI | SUMBER DAYA MANUSIA
PP 51 TAHUN 2012

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

  • Ditetapkan: 18 Apr 2012
  • Diundangkan: 18 Apr 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
PMK 172 TAHUN 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi administratif pajak...
  • kebijakan perpajakan Indonesia...
  • pengawasan pajak dan kepatuhan...
  • administrasi perpajakan yang efektif...
  • penyuluhan pajak untuk wajib pajak...