JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.003 detik
Thumbnail
BIDANG FISKAL | JABATAN FUNGSIONAL
144/PMK.010/2015

Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 27 Jul 2015
  • Diundangkan: 29 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
146/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

  • Ditetapkan: 30 Jul 2015
  • Diundangkan: 30 Jul 2015
Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | PEMBEBASAN BEA MASUK
149/PMK.04/2015

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Jul 2015
  • Diundangkan: 04 Agu 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN INTERNASIONAL | IMPOR BARANG
148/PMK.04/2015

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Jul 2015
  • Diundangkan: 04 Agu 2015
Thumbnail
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENETAPAN
PP 33 TAHUN 2015

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 04 Jun 2015
  • Diundangkan: 04 Jun 2015
Thumbnail
KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI | BAHAN BAKAR MINYAK
PP 15 TAHUN 2015

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

  • Ditetapkan: 12 Mar 2015
  • Diundangkan: 12 Mar 2015
Thumbnail
PENSIUN POKOK | TENTARA NASIONAL INDONESIA
PP 34 TAHUN 2015

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional ...

  • Ditetapkan: 04 Jun 2015
  • Diundangkan: 04 Jun 2015
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
154/PMK.03/2015

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 07 Agu 2015
  • Diundangkan: 10 Agu 2015
Thumbnail
TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
151/PMK.05/2015

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Serta Tunjangan Perintis Pergeraka...

  • Ditetapkan: 31 Jul 2015
  • Diundangkan: 31 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
DEFISIT ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2016
153/PMK.07/2015

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2015
  • Diundangkan: 07 Agu 2015
  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 1000

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan anggaran pemerintah...
  • transparansi keuangan publik...
  • perpajakan dan regulasi fiskal...
  • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
  • analisis risiko keuangan negara...