JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 611 hasil yang relevan dengan "Pembangunan anggaran negara "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
PP 23 TAHUN 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • Ditetapkan: 01 Feb 2010
  • Diundangkan: 01 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 02 Jul 2001
  • Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 80 TAHUN 2003

      Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      UU 20 TAHUN 1997

      Penerimaan Negara Bukan Pajak

      • Ditetapkan: 23 Nov 1997
      • Diundangkan: 23 Nov 1997

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBAYARAN | PAJAK PENGHASILAN
      PP 3 TAHUN 1994

      Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan.

      • Ditetapkan: 02 Mar 1994
      • Diundangkan: 02 Mar 1994

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
      PP 22 TAHUN 1997

      Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

      • Ditetapkan: 07 Jul 1997
      • Diundangkan: 07 Jul 1997
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENATAAN RUANG
      UU 24 TAHUN 1992

      Penataan Ruang.

      • Ditetapkan: 13 Okt 1992
      • Diundangkan: 13 Okt 1992

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 59
      • 60
      • 61
      • 62

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Pembangunan anggaran negara...
      • Pengelolaan keuangan publik...
      • Kebijakan fiskal dan investasi...
      • Transparansi anggaran pemerintah...
      • Peningkatan akuntabilitas dalam pengeluaran negara...