JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 640 hasil yang relevan dengan "dana transfer "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
91/PMK.05/2010

Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2010
  • Diundangkan: 21 Apr 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
RETRIBUSI DAERAH | PELANGGARAN
11/PMK.07/2010

Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  • Ditetapkan: 25 Jan 2010
  • Diundangkan: 25 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
271/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
266/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
    162/PMK.07/2009

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

    • Ditetapkan: 04 Nov 2009
    • Diundangkan: 04 Nov 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTAMBANGAN UMUM | DANA BAGI HASIL
    144/PMK.07/2009

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 02 Sep 2009
    • Diundangkan: 02 Sep 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    161/PMK.07/2011

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dala...

    • Ditetapkan: 04 Okt 2011
    • Diundangkan: 04 Okt 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU
    197/PMK.07/2009

    Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 03 Des 2009
    • Diundangkan: 03 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
    241/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

    • Ditetapkan: 27 Des 2012
    • Diundangkan: 27 Des 2012

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64

    Loading...
    Quick Look - ??
    • dana transfer daerah...
    • alokasi dana transfer...
    • bantuan keuangan pemerintah...
    • mekanisme dana transfer...
    • transparansi pengelolaan dana...