JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 688 hasil yang relevan dengan "analisis data program bantuan pemerintah "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
271/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
52/PUU-IX/2011

Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    102/PUU/XVI/2018

    Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      222/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      70 P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM TATA NEGARA
        25/PUU-IX/2011

        Uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I aya...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
          260/PMK.08/2016

          Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
          225/PMK.05/2016

          Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENERAPAN PRINSIP
          45/PMK.06/2013

          Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

          • Ditetapkan: 05 Mar 2013
          • Diundangkan: 05 Mar 2013

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 61
          • 62
          • 63
          • ...
          • 69

          Loading...
          Quick Look - ??
          • analisis dampak program bantuan pemerintah...
          • efektivitas alokasi anggaran bantuan...
          • pemantauan implementasi program sosial...
          • transparansi dalam distribusi bantuan...
          • evaluasi kinerja program pemerintah...