JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 651 hasil yang relevan dengan "hak konsumen dalam program refinancing "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
172/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
256/PMK.03/2014

Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2014
  • Diundangkan: 30 Des 2014
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
    249/PMK.02/2011

    Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA KEUANGAN | PENGESAHAN
    21/PMK.010/2011

    Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

    • Ditetapkan: 07 Feb 2011
    • Diundangkan: 07 Feb 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
      106/PMK.05/2010

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

      • Ditetapkan: 19 Mei 2010
      • Diundangkan: 19 Mei 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
      PP 6 TAHUN 2007

      Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

      • Ditetapkan: 08 Jan 2007
      • Diundangkan: 08 Jan 2007

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAYANAN UMUM | TARIF
      118/PMK.05/2009

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

      • Ditetapkan: 01 Jul 2009
      • Diundangkan: 01 Jul 2009
      • 1
      • ...
      • 61
      • 62
      • 63
      • ...
      • 66

      Loading...
      Quick Look - ??
      • hak konsumen refinancing...
      • perlindungan konsumen di sektor keuangan...
      • transparansi informasi dalam refinancing...
      • kewajiban lembaga keuangan terhadap konsumen...
      • pengawasan praktik refinancing yang adil...