JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 641 hasil yang relevan dengan "peran ukm dalam perekonomian nasional "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
      PP 38 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2009
      • Diundangkan: 28 Mei 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      PP 55 TAHUN 2005

      Dana Perimbangan

      • Ditetapkan: 09 Des 2005
      • Diundangkan: 09 Des 2005

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
      UU 15 TAHUN 2002

      Tindak Pidana Pencucian Uang.

      • Ditetapkan: 17 Apr 2002
      • Diundangkan: 17 Apr 2002

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS
      UU 36 TAHUN 2000

      Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

      • Ditetapkan: 21 Des 2000
      • Diundangkan: 21 Des 2000

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      UU 20 TAHUN 1997

      Penerimaan Negara Bukan Pajak

      • Ditetapkan: 23 Nov 1997
      • Diundangkan: 23 Nov 1997

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 61
      • 62
      • 63
      • 64
      • 65

      Loading...
      Quick Look - ??
      • peran UKM dalam perekonomian nasional...
      • kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi...
      • dukungan sektor UKM oleh kementerian keuangan...
      • kebijakan fiskal untuk pengembangan UKM...
      • dampak UKM terhadap lapangan kerja nasional...