JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 686 hasil yang relevan dengan "tata kelola pajak e-commerce "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
    37/PMK.04/2013

    Toko Bebas Bea.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2013
    • Diundangkan: 27 Feb 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
      223/PMK.05/2015

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

      • Ditetapkan: 15 Des 2015
      • Diundangkan: 15 Des 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | VERIFIKASI
      146/PMK.03/2012

      Tata Cara Verifikasi.

      • Ditetapkan: 10 Sep 2012
      • Diundangkan: 10 Sep 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
      147/PMK.04/2011

      Kawasan Berikat.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2011
      • Diundangkan: 06 Sep 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | RENCANA KERJA
      94/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 28 Jun 2013
      • Diundangkan: 28 Jun 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
      172/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

      • Ditetapkan: 09 Sep 2015
      • Diundangkan: 09 Sep 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-16/BC/2016

      Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

      • Ditetapkan: 29 Apr 2016
      • Diundangkan: 29 Apr 2016

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 63
      • 64
      • 65
      • ...
      • 69

      Loading...
      Quick Look - ??
      • tata kelola pajak e-commerce...
      • kebijakan pajak digital...
      • regulasi pajak transaksi online...
      • pengawasan pajak e-commerce...
      • kerja sama internasional pajak digital...