JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 687 hasil yang relevan dengan "efisiensi sistem pajak di negara berkembang "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
    157/PMK.04/2009

    Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

    • Ditetapkan: 12 Okt 2009
    • Diundangkan: 12 Okt 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
    172/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 09 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
    259/PMK.04/2010

    Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

    • Ditetapkan: 31 Des 2010
    • Diundangkan: 31 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
      08/PMK.05/2010

      Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      145/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
        76/PMK.01/2009

        Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2009
        • Diundangkan: 21 Apr 2009
        • 1
        • ...
        • 64
        • 65
        • 66
        • ...
        • 69

        Loading...
        Quick Look - ??
        • efisiensi pengumpulan pajak...
        • sistem perpajakan yang berkeadilan...
        • kebijakan perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi...
        • digitalisasi administrasi pajak...
        • transparansi dan akuntabilitas dalam pajak...