JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 687 hasil yang relevan dengan "efisiensi sistem pajak di negara berkembang "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
PP 80 TAHUN 2007

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

  • Ditetapkan: 28 Des 2007
  • Diundangkan: 28 Des 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
PP 23 TAHUN 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • Ditetapkan: 01 Feb 2010
  • Diundangkan: 01 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
PP 38 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 28 Mei 2009
  • Diundangkan: 28 Mei 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
120/PMK.05/2009

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2009
  • Diundangkan: 07 Jul 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    PP 27 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

    • Ditetapkan: 19 Mar 2009
    • Diundangkan: 19 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
    143/PMK.010/2009

    Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
    143.1/PMK.01/2009

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    • 1
    • ...
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69

    Loading...
    Quick Look - ??
    • efisiensi pengumpulan pajak...
    • sistem perpajakan yang berkeadilan...
    • kebijakan perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi...
    • digitalisasi administrasi pajak...
    • transparansi dan akuntabilitas dalam pajak...