JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 723 hasil yang relevan dengan "integrasi TI dalam administrasi pajak "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA
79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk K...

  • Ditetapkan: 24 Mei 2012
  • Diundangkan: 24 Mei 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | KONTRAK KERJA SAMA | BIDANG PERBENDAHARAAN
245/PMK.05/2012

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 30 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL | ORGANISASI DAN TATAKERJA
134/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

  • Ditetapkan: 18 Agu 2011
  • Diundangkan: 18 Agu 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
03/PMK.06/2011

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

  • Ditetapkan: 05 Jan 2011
  • Diundangkan: 06 Jan 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PENERIMAAN NEGARA
32/PMK.05/2014

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

  • Ditetapkan: 10 Feb 2014
  • Diundangkan: 10 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
24/PMK.04/2011

Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 07 Feb 2011
  • Diundangkan: 07 Feb 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGUSAHA KENA PAJAK | PAJAK MASUKAN
81/PMK.03/2010

Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yan...

  • Ditetapkan: 05 Apr 2010
  • Diundangkan: 05 Apr 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
  • 1
  • ...
  • 65
  • 66
  • 67
  • ...
  • 73

Loading...
Quick Look - ??
  • integrasi teknologi informasi pajak...
  • sistem informasi perpajakan...
  • e-administrasi pajak...
  • digitalisasi layanan pajak...
  • otomasi proses administrasi pajak...