JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 694 hasil yang relevan dengan "pengawasan pajak terhadap perusahaan multinasional "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
    24/PMK.04/2011

    Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

    • Ditetapkan: 07 Feb 2011
    • Diundangkan: 07 Feb 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
    217/PMK.05/2009

    Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 17 Des 2009
    • Diundangkan: 17 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
    140/PMK.010/2009

    Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
    235/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INDONESIA | TATA KELOLA
    141/PMK.010/2009

    Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      128/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 65
        • 66
        • 67
        • ...
        • 70

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengawasan pajak perusahaan multinasional...
        • kebijakan pajak internasional...
        • kepatuhan perpajakan perusahaan global...
        • transfer pricing dan pengawasan...
        • peran kementerian keuangan dalam penghindaran pajak...