JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 719 hasil yang relevan dengan "penghindaran pajak dan investasi asing "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KLASIFIKASI | ANGGARAN
      127/PMK.02/2015

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
      140/PMK.010/2009

      Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
      248/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 28 Des 2012

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
      76/PMK.03/2010

      Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 31 Mar 2010
      • Diundangkan: 31 Mar 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
      PP 2 TAHUN 2011

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
      08/PMK.05/2010

      Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 67
      • 68
      • 69
      • ...
      • 72

      Loading...
      Quick Look - ??
      • penghindaran pajak internasional...
      • transparansi pajak untuk investasi asing...
      • kebijakan perpajakan dan iklim investasi...
      • pengawasan pajak terhadap perusahaan multinasional...
      • strategi perpajakan untuk menarik investasi langsung...