JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 733 hasil yang relevan dengan "data anggaran negara "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PELAPORAN ASET
02/PMK.05/2011

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

  • Ditetapkan: 04 Jan 2011
  • Diundangkan: 05 Jan 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENYEDIAAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
158/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2009
  • Diundangkan: 12 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | RUMAH SAKIT BHAYANGKARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    9/PMK.05/2014

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 15 Jan 2014
    • Diundangkan: 15 Jan 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | REVISI ANGGARAN
    69/PMK.02/2010

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Mar 2010
    • Diundangkan: 23 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
    33/PMK.06/2012

    Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2012
    • Diundangkan: 24 Feb 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
    180/PMK.07/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN DAERAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    04/PMK.07/2011

    Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

    • Ditetapkan: 10 Jan 2011
    • Diundangkan: 10 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 68
    • 69
    • 70
    • ...
    • 74

    Loading...
    Quick Look - ??
    • anggaran negara 2023...
    • analisis kebijakan fiskal...
    • alokasi anggaran kementerian...
    • pengelolaan keuangan publik...
    • transparansi anggaran pemerintah...