JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 245 hasil yang relevan dengan "NPWP dan transparansi proses tender "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
REGISTRASI KEPABEANAN | HIMPUNAN PERATURAN
PER-10/BC/2014

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

  • Ditetapkan: 30 Mei 2014
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PerDJPB PER-5/PB/2018

Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 23 Mar 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | BARANG MEWAH
177/PMK.04/2016

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang D...

  • Ditetapkan: 18 Nov 2016
  • Diundangkan: 18 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
MONITORING DAN EVALUASI | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
40/PMK.04/2018

Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan...

  • Ditetapkan: 13 Apr 2018
  • Diundangkan: 16 Apr 2018
Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
71/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 23 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA | PENGESAHAAN PERSETUJUAN
UU 17 TAHUN 2017

Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing tlw World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pemb...

  • Ditetapkan: 22 Nov 2017
  • Diundangkan: 22 Nov 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-17/PB/2021

Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | INSENTIF
34/PMK.02/2015

Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

  • Ditetapkan: 02 Mar 2015
  • Diundangkan: 02 Mar 2015

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 25

Loading...
Quick Look - ??
  • NPWP...
  • transparansi proses tender...
  • akuntabilitas keuangan...
  • pengelolaan pajak...
  • pemeriksaan laporan keuangan Tax ID...
  • tender process transparency...
  • financial accountability...
  • tax management...
  • financial report auditing sistem pengadaan barang dan jasa...
  • pelaporan keuangan publik...
  • transparansi anggaran...
  • partisipasi masyarakat...
  • pengawasan tender public procurement system...
  • financial reporting transparency...
  • budget transparency...
  • community participation...
  • tender oversight regulasi dan kebijakan NPWP...
  • integritas dalam proses tender...
  • audit internal kementerian...
  • penyalahgunaan wewenang...
  • pengawasan anggaran kementerian...