JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 106 hasil yang relevan dengan "Sistem perpajakan berbasis QR code "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
19/KM.4/2024

Daftar Barang yang Dilarang Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perd...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2024
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
21/KM.4/2023

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Peng...

  • Ditetapkan: 17 Jul 2023
  • Diundangkan: 17 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
13 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak D...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    57/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG EKSPOR | BIDANG BEA CUKAI
      20/KM.4/2023

      Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilara...

      • Ditetapkan: 17 Jul 2023
      • Diundangkan: 17 Jul 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BEA MASUK | PERUBAHAN KEEMPAT
      13/PMK.010/2022

      Perubahaan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

      • Ditetapkan: 22 Feb 2022
      • Diundangkan: 22 Feb 2022
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      63 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
        199/PMK.012/2020

        Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

        • Ditetapkan: 16 Des 2020
        • Diundangkan: 17 Des 2020
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          234/PMK.05/2020

          Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

          • Ditetapkan: 30 Des 2020
          • Diundangkan: 30 Des 2020
          • 1
          • ...
          • 6
          • 7
          • 8
          • ...
          • 11

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Sistem perpajakan QR code...
          • Inovasi teknologi perpajakan...
          • Efisiensi administrasi pajak...
          • Implementasi QR code dalam transaksi pajak...
          • Kebijakan perpajakan digital...