JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 117 hasil yang relevan dengan "investasi obligasi "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | JALAN TOL
    168/PMK.08/2016

    Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

    • Ditetapkan: 10 Nov 2016
    • Diundangkan: 10 Nov 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IURAN PENSIUN | BIDANG ANGGARAN
    139/PMK.02/2017

    Pengelolaan Akumulasi Luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 23 Okt 2017
    • Diundangkan: 23 Okt 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | BIDANG ANGGARAN
    174/PMK.02/2017

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Neg...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    119/PMK.08/2016

    Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan d...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2016
    • Diundangkan: 18 Jul 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DAERAH
    PP 56 TAHUN 2018

    Pinjaman Daerah

    • Ditetapkan: 21 Des 2018
    • Diundangkan: 01 Jan 1970

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IURAN
    248/PMK.02/2016

    Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IURAN
    241/PMK.02/2016

    Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jami...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    123/PMK.08/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

    • Ditetapkan: 08 Agu 2016
    • Diundangkan: 08 Agu 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    42/PMK.08/2014

    Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2014
    • Diundangkan: 27 Feb 2014

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 6
    • 7
    • 8
    • ...
    • 12

    Loading...
    Quick Look - ??
    • investasi obligasi pemerintah...
    • kebijakan obligasi Indonesia...
    • manfaat investasi obligasi...
    • strategi portofolio obligasi...
    • risiko investasi obligasi...