JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 96 hasil yang relevan dengan "pengalokasian dana pembangunan daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 145 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 22 TAHUN 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 29 Apr 2015
  • Diundangkan: 29 Apr 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.07/2017

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 04 Apr 2017
  • Diundangkan: 04 Apr 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 91 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 08 Sep 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
63/PUU-XIII/2015

Pengujian UU no 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA | PETUNJUK PENYUSUSN DAN PENELAAHAN
    208/PMK.02/2019

    Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
    199/PMK.07/2017

    Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

    • Ditetapkan: 21 Des 2017
    • Diundangkan: 21 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
    187/PMK.07/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 02 Des 2016
    • Diundangkan: 02 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    94/PMK.02/2017

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 14 Jul 2017
    • Diundangkan: 14 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
    PP 7 TAHUN 2008

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengalokasian dana pemerintah daerah...
    • strategi penganggaran pembangunan daerah...
    • efisiensi penggunaan dana pembangunan...
    • evaluasi kinerja dana pembangunan...
    • transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah...