134/PMK.04/2018

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitunggan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang y...

• Ditetapkan: 21 Sep 2018
• Diundangkan: 03 Okt 2018

PER-16/PJ/2019

Petunjuk Pelaksanaan Tata naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak

• Ditetapkan: 30 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 52

217/PMK.05/2015

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

• Ditetapkan: 02 Des 2015
• Diundangkan: 02 Des 2015

UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

• Ditetapkan: 21 Nov 2001
• Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadapPasal 44 dan Pasal 43

UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

• Ditetapkan: 13 Jan 2009
• Diundangkan: 13 Jan 2009

UU 39 TAHUN 2009

Kawasan Ekonomi Khusus.

• Ditetapkan: 14 Okt 2009
• Diundangkan: 14 Okt 2009

UU 26 TAHUN 2007

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 26 Apr 2007
• Diundangkan: 26 Apr 2007

PP 78 TAHUN 2007

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

• Ditetapkan: 10 Des 2007
• Diundangkan: 10 Des 2007

Relevan terhadapPasal 37

UU 29 TAHUN 2007

Pemerintahan Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Ditetapkan: 30 Jul 2007
• Diundangkan: 30 Jul 2007

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9