JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 116 hasil yang relevan dengan "strategi pengelolaan keuangan daerah "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 135 TAHUN 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ELEKTRONIK
111/PMK.01/2018

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Sep 2018
  • Diundangkan: 10 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
149/PMK.08/2018

Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 23 Nov 2018
  • Diundangkan: 26 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      18/PMK.07/2023

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 28 Feb 2023
      • Diundangkan: 01 Mar 2023
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      133/PMK.01/2022

      Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 02 Sep 2022
      • Diundangkan: 02 Sep 2022

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      76/PMK.07/2022

      Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 18 Apr 2022
      • Diundangkan: 18 Apr 2022

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 6
      • 7
      • 8
      • ...
      • 12

      Loading...
      Quick Look - ??
      • strategi pengelolaan anggaran daerah...
      • efektivitas penggunaan dana publik...
      • transparansi dalam laporan keuangan daerah...
      • perencanaan fiskal berkelanjutan...
      • penguatan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah...