JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "struktur perusahaan "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 112 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Kapal Indonesia.

  • Ditetapkan: 24 Des 2012
  • Diundangkan: 24 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
MODAL PERUSAHAAN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PP 6 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

  • Ditetapkan: 06 Jan 2012
  • Diundangkan: 06 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
MODAL PERUSAHAAN | PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
PP 66 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera.

  • Ditetapkan: 10 Agu 2012
  • Diundangkan: 10 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PENAMBAHAN
PP 108 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 24 Des 2012
  • Diundangkan: 24 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PENJUALAN SAHAM | PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
PP 4 TAHUN 2011

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan ...

  • Ditetapkan: 11 Jan 2011
  • Diundangkan: 11 Jan 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PT ASDP INDONESIA FERRY | SAHAM PERUSAHAAN
PP 5 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry.

  • Ditetapkan: 06 Jan 2012
  • Diundangkan: 06 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 67 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pos Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Agu 2012
  • Diundangkan: 10 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PT. WASKITA KARYA | SAHAM
PP 49 TAHUN 2010

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Waskita Karya

  • Ditetapkan: 25 Mei 2010
  • Diundangkan: 25 Mei 2010

Relevan terhadap dan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya perlu melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan penerbitan saham baru;

b.

bahwa restrukturisasi dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah didahului dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-244/MBU/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor KEP-52/MBU/2010 tanggal 5 April 2010 yang menyetujui restrukturisasi dan/atau revitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya dengan cara menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya;

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 55 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

  • Ditetapkan: 22 Des 2011
  • Diundangkan: 22 Des 2011

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • struktur organisasi kementerian keuangan...
  • manajemen sumber daya manusia kementerian keuangan...
  • tata kelola lembaga keuangan...
  • peran dan fungsi kementerian keuangan...
  • analisis struktur birokrasi kementerian keuangan...