JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 139 hasil yang relevan dengan "transparansi keuangan kementerian "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
180/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window.

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Jan 2019
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        63 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          58 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
            05 P/HUM/2018

            Uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf B PMK No 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang termasuk dalam jenis barang yang...

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              07 P/HUM/2018

              Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

                Relevan terhadap dan

                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
                62 P/HUM/2015

                Uji materiil terhadap PP 80 tahun 2007 ttg tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasar UU 6 tahun 1983

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
                  32 P/HUM/2018

                  Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

                    Relevan terhadap, , dan

                    • 1
                    • ...
                    • 6
                    • 7
                    • 8
                    • ...
                    • 14

                    Loading...
                    Quick Look - ??
                    • transparansi anggaran pemerintah...
                    • akuntabilitas laporan keuangan...
                    • publikasi data keuangan kementerian...
                    • mekanisme pengawasan penggunaan anggaran...
                    • partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan...