JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 710 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

      Puji Prasetyo

      • Diterbitkan: 30 Jan 2023

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Sept 2020 - Siap Mengantisipasi dan Memitigasi

      Biro KLI Kementerian Keuangan

      • Diterbitkan: 01 Sep 2020

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Juni 2020 - Atasi Pandemi Pulihkan Ekonomi

      Biro KLI Kementerian Keuangan

      • Diterbitkan: 01 Jun 2020

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Sektor Keuangan Kita

      Badan Kebijakan Fiskal

      • Diterbitkan: 01 Jun 2020

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Februari 2020 - Mewujudkan Perlindungan Memadai

      Biro KLI Kementerian keuangan

      • Diterbitkan: 01 Feb 2020

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 69
      • 70
      • 71

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan fiskal hijau...
      • insentif pajak untuk energi terbarukan...
      • belanja pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan...
      • obligasi keberlanjutan dan investasi publik...
      • evaluasi dampak lingkungan kebijakan fiskal...