JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 758 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
14/PMK.05/2013

Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 04 Jan 2013
  • Diundangkan: 04 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      23/PUU-IX/2011

      Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
        47/PMK.05/2015

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

        • Ditetapkan: 11 Mar 2015
        • Diundangkan: 11 Mar 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | UTANG PEMERINTAH
        218/PMK.05/2013

        Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

        • Ditetapkan: 31 Des 2013
        • Diundangkan: 31 Des 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
        184/PMK.06/2009

        Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

        • Ditetapkan: 16 Nov 2009
        • Diundangkan: 16 Nov 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
        225/PMK.05/2016

        Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 69
          • 70
          • 71
          • ...
          • 76

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan pajak ekonomi digital...
          • perpajakan e-commerce Indonesia...
          • regulasi pajak transaksi digital...
          • kebijakan fiskal untuk startup digital...
          • kepatuhan pajak di era digital...