JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 759 hasil yang relevan dengan "Transaksi Pemerintah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
03/PMK.06/2011

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

  • Ditetapkan: 05 Jan 2011
  • Diundangkan: 06 Jan 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | PENERBITAN
162/PMK.03/2014

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakil...

  • Ditetapkan: 13 Agu 2014
  • Diundangkan: 13 Agu 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
124/PMK.05/2012

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2012
  • Diundangkan: 24 Jul 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
82/PUU-IX/2011

PUU Nomor 10/1998 tentang Perbankan

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
    77/PMK.08/2013

    Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

    • Ditetapkan: 11 Apr 2013
    • Diundangkan: 11 Apr 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    08/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | ASET EKS | BARANG MILIK NEGARA
    240/PMK.06/2012

    Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

    • Ditetapkan: 26 Des 2012
    • Diundangkan: 27 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    23/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 70
      • 71
      • 72
      • ...
      • 76

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi anggaran...
      • pengelolaan keuangan publik...
      • efisiensi belanja pemerintah...
      • evaluasi kinerja anggaran...
      • kebijakan fiskal berkelanjutan...