JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 758 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
271/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
171/PMK.02/2013

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2013
  • Diundangkan: 29 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
    195/PMK.08/2015

    Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

    • Ditetapkan: 26 Okt 2015
    • Diundangkan: 27 Okt 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
    198/PMK.07/2009

    Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 03 Des 2009
    • Diundangkan: 03 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
      180/PMK.07/2015

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

      • Ditetapkan: 25 Sep 2015
      • Diundangkan: 25 Sep 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
      33/PMK.06/2012

      Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

      • Ditetapkan: 23 Feb 2012
      • Diundangkan: 24 Feb 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
      64/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 26 Mar 2015
      • Diundangkan: 26 Mar 2015
      • 1
      • ...
      • 70
      • 71
      • 72
      • ...
      • 76

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan pajak ekonomi digital...
      • perpajakan e-commerce Indonesia...
      • regulasi pajak transaksi digital...
      • kebijakan fiskal untuk startup digital...
      • kepatuhan pajak di era digital...