JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 769 hasil yang relevan dengan "monitoring dan evaluasi program mikro "
Dalam 0.067 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN KEDUA | DANA DESA
225/PMK.07/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2009
  • Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
253/PMK.04/2011

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ORGANISASI DAN TATAKERJA
52/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

  • Ditetapkan: 22 Mar 2011
  • Diundangkan: 22 Mar 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
177/PMK.02/2014

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2014
  • Diundangkan: 28 Agu 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
158/PMK.02/2014

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 05 Agu 2014
  • Diundangkan: 05 Agu 2014
  • 1
  • ...
  • 70
  • 71
  • 72
  • ...
  • 77

Loading...
Quick Look - ??
  • monitoring efektivitas program...
  • evaluasi kinerja anggaran...
  • indikator keberhasilan program mikro...
  • analisis dampak kebijakan keuangan...
  • pelaporan transparansi dana publik...