Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Relevan terhadap, , dan
Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]
Relevan terhadap
Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Relevan terhadap
Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Relevan terhadap
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
Relevan terhadap
Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
Relevan terhadap
Dana Perimbangan
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Relevan terhadap
