Ditemukan 895 hasil yang relevan dengan "pengelolaan dana pemerintah "
Dalam 0.028 detikPERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
212/PMK.01/2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BELANJA LAINNYA | BENDAHARA UMUM NEGARA
155/PMK.02/2013
Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08).
Relevan terhadap
PEGAWAI NEGERI SIPIL | PROVINSI PAPUA
207/PMK.02/2014
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Pa...
Relevan terhadap
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
88/PUU-XV/2017
Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Relevan terhadap
BIDANG ANGGARAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
6/PMK.02/2016
Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Pe...
PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
220/PMK.08/2015
Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Relevan terhadap
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
16/PUU-XIV/2016
Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945
Relevan terhadap
PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
124/PMK.02/2016
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Relevan terhadap
INFRASTRUKTUR | PERUBAHAN | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
129/PMK.08/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pem...
Relevan terhadap dan
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-XVIII/2020
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...
Relevan terhadap