JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 754 hasil yang relevan dengan "pengembangan sinergi antara lembaga pemerintahan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
    91/PMK.05/2010

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2010
    • Diundangkan: 21 Apr 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
    157/PMK.04/2009

    Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

    • Ditetapkan: 12 Okt 2009
    • Diundangkan: 12 Okt 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 9 TAHUN 2003

    Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 17 Feb 2003
    • Diundangkan: 17 Feb 2003
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    08/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
    143/PMK.010/2009

    Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
    143.1/PMK.01/2009

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 72
      • 73
      • 74
      • 75
      • 76

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sinergi lembaga pemerintahan...
      • kolaborasi antar kementerian...
      • inovasi pengelolaan anggaran...
      • transparansi keuangan publik...
      • efisiensi program pemerintah...