JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 804 hasil yang relevan dengan "transparansi anggaran dalam program CSR "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
97/PUU-X/2012

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        28/PUU-IX/2011

        Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
          165/PMK.07/2012

          Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

          • Ditetapkan: 29 Okt 2012
          • Diundangkan: 29 Okt 2012

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | ASSESSMENT CENTER
          219/PMK.01/2017

          Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
            124/PMK.02/2016

            Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

            • Ditetapkan: 08 Agu 2016
            • Diundangkan: 08 Agu 2016
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUBSIDI PUPUK
            94/PMK.02/2011

            Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

            • Ditetapkan: 27 Jun 2011
            • Diundangkan: 27 Jun 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            64/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 72
              • 73
              • 74
              • ...
              • 81

              Loading...
              Quick Look - ??
              • transparansi anggaran...
              • program corporate social responsibility...
              • akuntabilitas anggaran pemerintah...
              • pelaporan keuangan yang terbuka...
              • pemanfaatan dana CSR sektor publik...