JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 754 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan pajak dalam pengembangan komunitas "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
    143/PMK.010/2009

    Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
    143.1/PMK.01/2009

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA REBOISASI | REBOISASI
    PP 35 TAHUN 2002

    Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 08 Jun 2002
    • Diundangkan: 08 Jun 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS
    UU 36 TAHUN 2000

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

    • Ditetapkan: 21 Des 2000
    • Diundangkan: 21 Des 2000

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TENAGA LISTRIK | USAHA PENUNJANG
    PP 25 TAHUN 1995

    Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

    • Ditetapkan: 10 Agu 1995
    • Diundangkan: 09 Agu 1995

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
    PP 51 TAHUN 1998

    Provisi Sumber Daya Hutan

    • Ditetapkan: 20 Apr 1998
    • Diundangkan: 20 Apr 1998

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pemanfaatan pajak untuk pengembangan infrastruktur komunitas...
    • peran pajak dalam pemberdayaan ekonomi lokal...
    • strategi pemungutan pajak untuk keberlanjutan sosial...
    • transparansi anggaran pajak dalam proyek komunitas...
    • pemanfaatan dana pajak untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat...