JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15066 (Release-15)

    Ditemukan 895 hasil yang relevan dengan "pengelolaan dana pemerintah "
    Dalam 0.015 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
    61/PMK.02/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2017
    • Diundangkan: 12 Mei 2017
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    5/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BELANJA LAINNYA | TATACARA PENGGUNAAN
      87/PMK.02/2015

      Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999. 08).

      • Ditetapkan: 28 Apr 2015
      • Diundangkan: 28 Apr 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
      256/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 31 Des 2015
      • Diundangkan: 31 Des 2015

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERENCANAAN KAS | PENERIMAAN
      277/PMK.05/2014

      Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      32/PUU-XVIII/2020

      Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PERUBAHAN
        16/PMK.08/2015

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

        • Ditetapkan: 23 Jan 2015
        • Diundangkan: 27 Jan 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        94/PMK.02/2017

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 14 Jul 2017
        • Diundangkan: 14 Jul 2017

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
        209/PMK.05/2015

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

        • Ditetapkan: 27 Nov 2015
        • Diundangkan: 27 Nov 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
        190/PMK.08/2015

        Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

        • Ditetapkan: 06 Okt 2015
        • Diundangkan: 08 Okt 2015

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 74
        • 75
        • 76
        • ...
        • 90
        Quick Look - ??