PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 9 dan Pasal 17

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

PP 47 TAHUN 1994

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

• Ditetapkan: 27 Des 1994
• Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadapPasal 11, Pasal 11, dan Pasal 1

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 32

UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

• Ditetapkan: 27 Des 1985
• Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadapPasal 18

Media Keuangan Sept 2020 - Siap Mengantisipasi dan Memitigasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Sep 2020

Relevan terhadapHalaman 21 dan Halaman 8

Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

BPHN

• Diterbitkan: 01 Sep 2018

Relevan terhadapHalaman 4 dan Halaman 24