JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 802 hasil yang relevan dengan "audit siber untuk sistem pajak "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAKSANA
241/PMK.01/2015

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 22 Des 2015
  • Diundangkan: 22 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
104/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    60/PUU-IX/2011

    PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | TRANSFER KE DAERAH
      06/PMK.07/2012

      Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 09 Jan 2012
      • Diundangkan: 09 Jan 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        145/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          120/PMK.05/2009

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2009
          • Diundangkan: 07 Jul 2009
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
          87/PMK.05/2009

          Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

          • Ditetapkan: 30 Apr 2009
          • Diundangkan: 30 Apr 2009

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 75
          • 76
          • 77
          • ...
          • 81

          Loading...
          Quick Look - ??
          • audit siber pajak...
          • keamanan informasi sistem perpajakan...
          • pengendalian data pajak...
          • risiko keamanan siber di sektor keuangan...
          • kepatuhan regulasi dalam audit siber...