JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 780 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal untuk pembangunan berkelanjutan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INDONESIA | TATA KELOLA
141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
70/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
    Kpres 103 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

    • Ditetapkan: 13 Sep 2001
    • Diundangkan: 13 Sep 2001
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
    PP 51 TAHUN 1998

    Provisi Sumber Daya Hutan

    • Ditetapkan: 20 Apr 1998
    • Diundangkan: 20 Apr 1998

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
      80/PMK.05/2007

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2007
      • Diundangkan: 18 Jul 2007
      • 1
      • ...
      • 75
      • 76
      • 77
      • 78

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan fiskal berkelanjutan...
      • peran kementerian keuangan dalam pembangunan...
      • dana publik untuk infrastruktur hijau...
      • insentif pajak untuk investasi berkelanjutan...
      • pengelolaan utang jangka panjang dan keberlanjutan...