JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 780 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan untuk pemberdayaan ekonomi "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
    248/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
    PP 2 TAHUN 2009

    Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

    • Ditetapkan: 16 Feb 2009
    • Diundangkan: 16 Feb 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
    PP 6 TAHUN 2007

    Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

    • Ditetapkan: 08 Jan 2007
    • Diundangkan: 08 Jan 2007

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    70/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
        76/PMK.01/2009

        Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2009
        • Diundangkan: 21 Apr 2009
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
        80/PMK.05/2007

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

        • Ditetapkan: 18 Jul 2007
        • Diundangkan: 18 Jul 2007
        • 1
        • ...
        • 75
        • 76
        • 77
        • 78

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pajak sebagai alat pemberdayaan ekonomi...
        • kebijakan perpajakan untuk UMKM...
        • insentif pajak untuk investasi lokal...
        • reformasi perpajakan dan pertumbuhan ekonomi...
        • transparansi perpajakan dalam pembangunan ekonomi...