JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.026 detik
    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    216/PMK.05/2015

    Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 01 Des 2015
    • Diundangkan: 01 Des 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENGHASILAN BRUTO | PERUBAHAN KEDUA
    207/PMK.010/2015

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari...

    • Ditetapkan: 20 Nov 2015
    • Diundangkan: 20 Nov 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PINJAMAN DALAM NEGERI | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    79/PMK.05/2016

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 16 Mei 2016
    • Diundangkan: 16 Mei 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 98 TAHUN 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 17 Okt 2014
    • Diundangkan: 17 Okt 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 100 TAHUN 2014

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 17 Okt 2014
    • Diundangkan: 17 Okt 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TATACARA PENYEDIAAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
    208/PMK.02/2015

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Neg...

    • Ditetapkan: 20 Nov 2015
    • Diundangkan: 20 Nov 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
    188/PMK.05/2018

    Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    BIDANG FISKAL | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 97 TAHUN 2014

    Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited.

    • Ditetapkan: 17 Okt 2014
    • Diundangkan: 17 Okt 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ASIAN DEVELOPMENT BANK | PENAMBAHAN
    PP 92 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank.

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
    PP 96 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation.

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 75
    • 76
    • 77
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??