JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 784 hasil yang relevan dengan "sistem informasi ekonomi daerah Python "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    12/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      151/PMK.05/2011

      Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 12 Sep 2011
      • Diundangkan: 12 Sep 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
        249/PMK.05/2010

        Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

        • Ditetapkan: 27 Des 2010
        • Diundangkan: 27 Des 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
        234/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 23 Des 2011
        • Diundangkan: 23 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        41/PMK.09/2010

        Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 22 Feb 2010
        • Diundangkan: 22 Feb 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
        PP 11 TAHUN 2001

        Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 19 Mar 2001
        • Diundangkan: 19 Mar 2001

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
        PP 44 TAHUN 2004

        Perencanaan Hutan

        • Ditetapkan: 18 Okt 2004
        • Diundangkan: 18 Okt 2004

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 75
        • 76
        • 77
        • 78
        • 79

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sistem informasi ekonomi daerah...
        • analisis data ekonomi regional...
        • pengelolaan keuangan daerah...
        • perencanaan anggaran berbasis data...
        • pemantauan kinerja ekonomi lokal...