JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 892 hasil yang relevan dengan "monitoring dan evaluasi program APBN "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | TAX AMNESTY | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
122/PMK.08/2016

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam ...

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
129/PMK.08/2011

Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 15 Agu 2011
  • Diundangkan: 15 Agu 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | LEMBAGA PENGELOLA
252/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENYETORAN | BIDANG ANGGARAN
5/PMK.02/2013

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PENGENDALIAN
83/PMK.01/2015

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 23 Apr 2015
  • Diundangkan: 23 Apr 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG | USAHA KECIL DAN MENENGAH
PP 17 TAHUN 2013

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

  • Ditetapkan: 01 Mar 2013
  • Diundangkan: 01 Mar 2013

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
20/PMK.05/2016

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

  • Ditetapkan: 17 Feb 2016
  • Diundangkan: 17 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
220/PMK.08/2015

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 76
  • 77
  • 78
  • ...
  • 90

Loading...
Quick Look - ??
  • monitoring program APBN...
  • evaluasi kinerja anggaran negara...
  • efektivitas peningkatan alokasi dana...
  • transparansi pengelolaan keuangan publik...
  • pemantauan pelaksanaan proyek pemerintah...