391/KMK.04/2000

Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Ln dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pph Orang Pri...

• Ditetapkan: 14 Sep 2000
• Diundangkan: 14 Sep 2000

Relevan terhadapMemutuskan dan Pasal 5

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 1

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 7

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

PP 25 TAHUN 1995

Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

• Ditetapkan: 10 Agu 1995
• Diundangkan: 09 Agu 1995

Relevan terhadapPasal 4

UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Ditetapkan: 19 Sep 1997

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 13, Pasal 2, dan Pasal 10

UU 16 TAHUN 1985

Rumah Susun

• Ditetapkan: 31 Des 1985
• Diundangkan: 31 Des 1985

Relevan terhadapPasal 26

UU 1 TAHUN 1967

Penanaman Modal Asing

• Ditetapkan: 10 Jan 1967
• Diundangkan: 10 Jan 1967

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 31