JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 833 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal untuk pembangunan Infrastruktur "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
171/PMK.02/2013

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2013
  • Diundangkan: 29 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005
Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERLAKUAN KEPABEANAN | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
    219/PMK.04/2010

    Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

    • Ditetapkan: 09 Des 2010
    • Diundangkan: 09 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
    180/PMK.07/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
    209/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 27 Nov 2015
    • Diundangkan: 27 Nov 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
    30/PMK.010/2010

    Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

    • Ditetapkan: 09 Feb 2010
    • Diundangkan: 09 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | DIPA
    160/PMK.02/2012

    Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 19 Okt 2012
    • Diundangkan: 19 Okt 2012

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 77
    • 78
    • 79
    • ...
    • 84

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kebijakan fiskal infrastruktur...
    • pendanaan proyek infrastruktur...
    • analisis dampak anggaran...
    • pengelolaan utang untuk pembangunan...
    • strategi investasi publik...