JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 107 hasil yang relevan dengan "Efisiensi Layanan Pemerintahan "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
138/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 25 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | USAHA MIKRO
65/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program P...

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
180/PMK.08/2020

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
149/PMK.08/2018

Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 23 Nov 2018
  • Diundangkan: 26 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA
192/PMK.08/2013

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Publik.

  • Ditetapkan: 16 Des 2013
  • Diundangkan: 16 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA PERHITUNGAN | PIHAK KETIGA
88/PMK.05/2018

Dana Perhitungan Fihak Ketiga

  • Ditetapkan: 07 Agu 2018
  • Diundangkan: 07 Agu 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
220/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
47/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-XVIII/2020

    Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10
      • 11

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Efisiensi anggaran pemerintah...
      • Digitalisasi layanan publik...
      • Transparansi pengelolaan keuangan...
      • Inovasi dalam administrasi pajak...
      • Peningkatan pelayanan fiskal...