JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 92 hasil yang relevan dengan "Kebijakan retribusi daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
203/PMK.02/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
47/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    71/PUU-IX/2011

    Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      44/PUU-IX/2011

      Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
        229/PMK.01/2019

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 31 Des 2019
        • Diundangkan: 31 Des 2019
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        217/PMK.02/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
        96/PMK.07/2015

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

        • Ditetapkan: 13 Mei 2015
        • Diundangkan: 13 Mei 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RETRIBUSI DAERAH | PELANGGARAN
        11/PMK.07/2010

        Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

        • Ditetapkan: 25 Jan 2010
        • Diundangkan: 25 Jan 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        124/PMK.02/2016

        Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

        • Ditetapkan: 08 Agu 2016
        • Diundangkan: 08 Agu 2016
        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kebijakan retribusi daerah...
        • pengawasan pendapatan daerah...
        • optimalisasi retribusi daerah...
        • transparansi penggunaan retribusi...
        • peran pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi...