JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 952 hasil yang relevan dengan "Pengawasan dan evaluasi program publik "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
82/PMK.07/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Mei 2022
  • Diundangkan: 20 Mei 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | PENYELESAIAN
PMK 92 TAHUN 2025

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BADAN USAHA MILIK NEGARA | PERUBAHAN
UU 16 TAHUN 2025

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 06 Okt 2025
  • Diundangkan: 06 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
121/PMK.02/2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farm...

  • Ditetapkan: 01 Agu 2022
  • Diundangkan: 03 Agu 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
168/PMK.04/2022

Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai

  • Ditetapkan: 18 Nov 2022
  • Diundangkan: 22 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CEISA 4.0 | BEA CUKAI
KEP-73/BC/2025

Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluh

  • Ditetapkan: 02 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 59 TAHUN 2023

Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II

  • Ditetapkan: 26 Mei 2023
  • Diundangkan: 29 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
PP 19 TAHUN 2022

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

  • Ditetapkan: 09 Mei 2022
  • Diundangkan: 09 Mei 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
JAMINAN HARI TUA | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
66/PMK.02/2021

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Apara...

  • Ditetapkan: 14 Jun 2021
  • Diundangkan: 14 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 96

Loading...
Quick Look - ??
  • Pengawasan dan evaluasi anggaran publik...
  • Monitoring kinerja program Kementerian Keuangan...
  • Evaluasi dampak program publik...
  • Audit internal program pemerintah...
  • Transparansi dan akuntabilitas anggaran...